Golkar Memutuskan Lodewijk F Paulus Menggantikan Azis Syamsuddin Untuk Menempati Jabatan Waketum Polhukam DPR RI

Jakarta - Partai Golkar memutuskan Lodewijk F Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin untuk menempati jabatan Wakil Ketua Bidang Polhukam DPR RI. Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (29/9/2021).

Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah menerima nama pengganti Azis Syamsuddin di posisi Wakil Ketua DPR.

Menurut Puan, DPR akan melanjutkan mekanisme pergantian pimpinan DPR melalui rapat paripurna yang digelar Kamis besok 30 September 2021. Paripurna digelar untuk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR.

"Dengan disetujui dan disepakatinya pergantian pimpinan DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam yang mewakili unsur Partai Golkar, maka dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian Wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar,"kata Puan pada wartawan, Rabu (29/9/2021).

Adapun Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus dipilih Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Azis Syamsuddin yakni Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam. Lodewijk menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi.

"Kami dari pimpinan DPR menghargai dan menghormati proses hukum tersebut sesuai dengan apa yang dilaksanakan saat ini terkait dengan masalah yang sedang dihadapi Bapak Azis Syamsuddin," kata Puan.

Golkar Resmi Tunjuk Lodewijk Sebagai Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa partainya secara resmi menunjuk Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin.

Adapun surat permohonan pergantian antar waktu langsung diserahkan Airlangga kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (29/9/2021).

"Dan dalam rapat pleno tanggal 27 September kemarin, Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk saudara Lodewijk F Paulus sebagai calon wakil ketua DPR menggantikan saudara Azis Syamsuddin,"kata Airlangga di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Dia menuturkan, memutuskan nama Sekretaris Jenderal Golkar tersebut setelah partainya menggelar rapat pleno terbatas dan rapat harian, serta berkonsultasi dengan seluruh senior partai Golkar di dewan pembina, dewan kehormatan dan dewan pakar.

"Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kami telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar di dewan pembina, dewan kehormatan dan juga dewan pakar,"kata Airlangga.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Striker Asal Israel Edit Bendera Palestina yang di Bawa Pemain Leicester Saat Final Piala FA

Eindhoven -  Pemain Leicester City membawa bendera Palestina di final Piala FA. Fotonya kemudian diedit oleh demonstrator asal Israel ini. Solidaritas mengalir untuk Palestina dari dunia sepakbola. Salah satunya muncul akhir pekan kemarin. Di pertandingan last Piala FA, yang pertemukan Chelsea vs Leicester City di Stadion Wembley, Sabtu (15/5/2021), terlihat bendera Palestina terbentang. Usai Leicester menang 1-0, dua pemainnya menyatakan sikapnya atas apa yang terjadi di Yerusalem. Hamza Choudhury terlihat membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, usai laga tuntas. Ia mengajak rekannya, Wesley Fofana, membentangkan bersama dengan trofi Piala FA di Stadion Wembley. Momen itu menjadi viral di media sosial. Kemudian, foto Choudhury dan Fofana menentang bendera Palestina, rupanya direspons pemain Israel. Eran Zahavi, penyerang PSV Eindhoven, mengeditnya jadi bendera Israel. Lewat unggahan Instastory-nya di akun @eranzavani, Zahavi memperlihatkan foto dua pemain Leicester City jadi mene
Baca selengkapnya

Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah
Baca selengkapnya

Partai PDIP Gelar Konsolidasi Kepala Daerah Soal Penanganan Pandemi-Pencegahan Korupsi

Jakarta -  PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022. "Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan. Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2). Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan. Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19. &q
Baca selengkapnya