Partai PDIP Gelar Konsolidasi Kepala Daerah Soal Penanganan Pandemi-Pencegahan Korupsi

Jakarta - PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang.

Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022.

"Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan.

Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2).

Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan.

Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19.

"Retooling dilakukan dengan menghadirkan seluruh konsepsi Bung Karno guna menjalankan konsepsi Pola Pembangunan Semesta Berencana sebagai pelaksanaan jalan berdikari.

Upgrading dilakukan untuk memperkuat kebijakan politik bagi bekerjanya ekonomi kerakyatan dan sekaligus saling berbagi pengalaman di dalam mengatasi pandemi Covid-19," ujar Hasto.

Serta para kepala daerah PDIP dibekali pemahaman aspek hukum untuk mencegah korupsi. Termasuk sistem pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi.

"Pak Abdullah Azwar Anas dan Budi Sulistiono (Pak Kanang) akan memberikan materi khusus. Yakni terkait dengan kapasitas Azwar Anas sebagai Kepala LKPP.

Dan bagaimana meningkatkan prestasi kepala daerah berdasarkan pengalaman Pak Kanang yang luas sebagai Bupati Ngawi dua periode," ujar Hasto.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Striker Asal Israel Edit Bendera Palestina yang di Bawa Pemain Leicester Saat Final Piala FA

Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022