gemsclothesmarket

Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menilai, sikap pemerintah terhadap permasalahan guru honorer terlihat netral. Dia tidak melihat ada sikap mengafirmasi atau berpihak kepada keberadaan guru honorer. "Saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita,"katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11). Dia melihat hal tersebut dari kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang berlindung dari narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas. Sehingga regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer. "Itu saya rasakan betul dari kebijakan mas Nadiem. Sering kali mas Nadiem dengan di balik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas,"ujarnya. "Resikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer terlebih-lebih misalnya

Jakarta -  Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku diminta tidak menghadiri pemanggilan Polres Bandara Soekarno Hatta terkait kasus ribut dengan perempuan yang mengaku anak jenderal. Arteria diminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak menghadiri pemanggilan karena terbentur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). alam pasal 245, pemanggilan anggota dewan terkait kasus hukum harus melalui pertimbangan MKD dan izin presiden. Arteria mengaku sedianya siap untuk memenuhi pemanggilan polisi. "Seperti yang saya katakan prinsipnya saya siap hadir, tapi tadi saya sudah diituin (diingatkan) pimpinan MKD tetap mengatakan dan melarang kami hadir," ujar Arteria di DPR RI, Rabu (24/11). Ia mengaku pagi ini sudah menuju Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun, karena diingatkan Wakil Ketua MKD Habiburokhman, Arteria yang sudah sampai kawasan Pluit, Jakarta Utara, langsung Pluit. "Makanya saya udah sampai Pluit saya balik," kata Arteria. Arteria word play here memi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menepis kabar soal Prananda Paloh bakal mengisi salah satu pos menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. "Ah mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle? Tanya presiden, jangan tanya saya,"ujar Johnny saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menurutnya, NasDem fokus bantu pemerintahan Jokowi menangani Covid-19. Soal reshuffle kabinet dia enggan menjawab apakah NasDem mengusulkan seseorang menjadi menteri. "Itu urusannya Presiden, kita kalau reshuffle itu kewenangan Presiden, kita NasDem bantu Presiden nangani covid-19,"ucapnya. Selain itu, merespons soal kabar Hadi Tjahjanto yang akan mengisi kursi menteri usai pensiun dari Panglima TNI. Dia menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang berhak memutuskan soal reshuffle. "Itu kewenangan Presiden, Pak Hadi kan udah di kabinet jadi panglima, kewenangannya Presiden, karena Bapak Presiden

Solo -  Koordinator Nasional Ganjarist, relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden siap menawarkan Gubernur Jawa Tengah itu kepada partai lain sebagai calon presiden. Apabila PDI Perjuangan tidak akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden 2024 . Salah satu partai yang melirik politisi PDIP itu adalah Partai Golkar. Ganjar diwacanakan akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Menanggapi isu tersebut, Ganjar menekankan bahwa calon presiden (Capres) urusan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Dipasang-pasangke opo. Halah halah, urusan capres urusane Bu Mega," kata Ganjar di sela melihat pameran lukisan di kediaman Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (12/11). Ganjar mengatakan sebagai kader partai, dia akan mengikuti keputusan Megawati. "Lha ya urusannya itu, ikut, kan kader," tegasnya. Saat disinggung adanya pendekatan yang dilakukan Partai Golkar, Ganjar juga membantah. Termasuk declaration dari petinggi Golkar y

Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki kekayaan yang fantastis. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Juni 2021, kekayaan Andika mencapai Rp179.996.172.018. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya tidak akan berurusan dengan kekayaan Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Politikus PPP ini yakin Jokowi sudah mengetahui mengenai harta kekayaan Andika dari KPK maupun PPATK. "Kalau soal harta kekayaan kan itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari baik KPK maupun PPATK,"ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/11). Tamliha menuturkan, wajar saja Andika memiliki harta hingga Rp179 milliar, Apalagi Andika merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (CONTAINER) Abdullah Mahmud Hendropriyono atau dikenal AM Hendropriyono. "Wajar saja, dia kan menantunya orang kaya,"kat