Komisi X DPR Sebut Jika Kebijakan Nadiem Tak Berpihak Pada Guru Honorer
Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menilai, sikap pemerintah terhadap
permasalahan guru honorer terlihat netral. Dia tidak melihat ada sikap
mengafirmasi atau berpihak kepada keberadaan guru honorer.
"Saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan
tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita,"katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11).
Dia melihat hal tersebut dari kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang berlindung dari narasi guru-guru
saat ini tidak berkualitas. Sehingga regulasi dan kebijakan relatif
tidak berpihak kepada guru honorer.
"Itu saya rasakan betul dari kebijakan mas Nadiem. Sering kali mas
Nadiem dengan di balik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan
seterusnya seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas,"ujarnya.
"Resikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada
guru honorer terlebih-lebih misalnya yang sudah masuk kategori K2,"tegas politikus PKB ini.
Huda mengungkapkan, sudah seharusnya guru-guru yang mengabdi lama dan
senior diangkat menjadi ASN. Sebab saat ini terlihat kurang diapresiasi
oleh Kemendikbud.
"Komisi X minta afirmasi yang sudah K2, yang sudah pengabdian lama, umur
sudah senior tidak diapresiasi oleh Kemendikbud Ristek baru di
akhir-akhir ketika kita minta agak keras supaya pengumuman ditunda dan
penambahan nilai afirmasi baru akhirnya direspon oleh kemendikbud. itu
juga tidak seberapa,"terangnya.
Melihat dari seleksi tahap pertama, kontennya terlalu tinggi bagi
guru-guru senior. Apalagi mereka dihadapkan dengan para guru lulusan
baru. Sebab itu Kemendikbud sejak awal paradigmanya tidak mengafirmasi
para guru-guru honorer.
"Jadi sejak awal paradigma pemerintah sudah tidak karena semangatnya
tidak mengafirmasi dan tidak berpihak resikonya semua kebijakannya,"tutup Huda.
Komentar
Posting Komentar