Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik.

"Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang.

Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945.

"Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah hanya menambah dua ayat di pasal 3 dan Pasal 23,"katanya.

Tampung Aspirasi

Bamsoet juga menyampaikan, pada 2022 mendatang pihaknya siap menampung aspirasi publik soal wacana amandemen ini.

"Ya tahun depan juga kita coba merencanakan untuk membuka seluas-luasnya kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya ke MPR baik terkait dengan amandemen atau undang-undang dasar maupun terkait dengan pelaksanaan daripada undang-undang dasar yang hari ini berjalan,"ucapnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sempat di Isukan Bersitegang Terkait Pilpres, Nama Ganjar-Puan Kini Mencuat Dipasangkan? Berikut Alasannya

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan. Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021). Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas. &quo
Baca selengkapnya

Tujuh Nama Calon Hakim Agung Yang Sudah di Sahkan Oleh DPR

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan tujuh calon Hakim Agung yang namanya telah disodorkan Komisi III DPR RI. Pengesahan dilakukan usai semua hadirin dalam rapat paripurna menyetujui ketujuh nama tersebut. "Perkenanan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi DPR RI terhadap uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 itu dapat disetujui?"tanya Dasco kepada anggota dewan yang hadir di Parlemen dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/9/2021). "Setuju,"jawab para peserta rapat diikuti bunyi palu sidang Dasco. Usai disetujui DPR, ketujuh calon hakim agung ini kemudian akan ditetapkan jabatannya oleh presiden sesuai Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuh Nama Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung tersebut. Mereka mendengarkan jawaban dari para kandidat hingga keluarlah tujuh nama calon tersebut
Baca selengkapnya

Perludem: Jika Presidential Threshold Tinggi Maka Koalisi Tidak Akan Berjalan Alamiah Dan Tidak Ada Kesamaan Ideologi

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi. "Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi,"katanya, Rabu (16/12). Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini. "Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak di
Baca selengkapnya