Sempat di Isukan Bersitegang Terkait Pilpres, Nama Ganjar-Puan Kini Mencuat Dipasangkan? Berikut Alasannya

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan.

Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021).

Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024.

Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas.

"Efek ekor Jas Partai yang mengusung kader sebagai calon Presiden atau wakil Presiden akan berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi di legislatif dan pilkada,"jelas Mochtar.

Menurut Mochtar, Ganjar Pranowo berpotensi menarik preferensi pemilih Partai yang tidak memiliki calon Presiden sendiri. Munculnya nama Ganjar Pranowo yang akan diklaim oleh banyak partai menjadi magnet bagi para turn citizens.

Munculkan Semangat Juang Kader

Mochtar melihat, dalam tradisi PDI Perjuangan, apabila memasangkan pasangan sesama kader partai akan membangkitkan semangat juang kader dalam meraih kemenangan.

"Tradisi sudah terbukti di Pilkada Provinsi Bali, kemudian Sulawesi Utara yang mengusung Olly Dondokambey dan Steven Kandow.

Pilkada di Jawa Barat juga menghasilkan beberapa daerah yang berasal dari sesama kader PDI Perjuangan, seperti Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Terakhir Pangandaran pada pilkada serentak tahun 2020,"beber Mochtar.

Sementara itu, tingkat kepercayaan publik terhadap pilihan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri serta kader yang siap untuk dicalonkan sebagai presiden sangat tinggi. Hal itu berkaca pada jatuhnya rekomendasi Ketua umum PDI Perjuangan itu kepada Jokowi di Pilpres tahun 2014 lalu.

"Sehingga pada Pilpres tahun 2024 ini juga akan menjadi sebuah variabel penting,"dia menandasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Striker Asal Israel Edit Bendera Palestina yang di Bawa Pemain Leicester Saat Final Piala FA

Eindhoven -  Pemain Leicester City membawa bendera Palestina di final Piala FA. Fotonya kemudian diedit oleh demonstrator asal Israel ini. Solidaritas mengalir untuk Palestina dari dunia sepakbola. Salah satunya muncul akhir pekan kemarin. Di pertandingan last Piala FA, yang pertemukan Chelsea vs Leicester City di Stadion Wembley, Sabtu (15/5/2021), terlihat bendera Palestina terbentang. Usai Leicester menang 1-0, dua pemainnya menyatakan sikapnya atas apa yang terjadi di Yerusalem. Hamza Choudhury terlihat membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, usai laga tuntas. Ia mengajak rekannya, Wesley Fofana, membentangkan bersama dengan trofi Piala FA di Stadion Wembley. Momen itu menjadi viral di media sosial. Kemudian, foto Choudhury dan Fofana menentang bendera Palestina, rupanya direspons pemain Israel. Eran Zahavi, penyerang PSV Eindhoven, mengeditnya jadi bendera Israel. Lewat unggahan Instastory-nya di akun @eranzavani, Zahavi memperlihatkan foto dua pemain Leicester City jadi mene
Baca selengkapnya

Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah
Baca selengkapnya

Partai PDIP Gelar Konsolidasi Kepala Daerah Soal Penanganan Pandemi-Pencegahan Korupsi

Jakarta -  PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022. "Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan. Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2). Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan. Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19. &q
Baca selengkapnya