gemsclothesmarket

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi ajakan Partai Golkar untuk membentuk koalisi alumni partai beringin. Sebagai teman, Paloh mengatakan, akan duduk bersama dengan Golkar untuk membahas rencana koalisi. "Nanti ini kita lihat, nanti kita coba bisik-bisik dulu lah. Kita duduk, saya bisa duduk secara pertemanan,"ujar Paloh di Jakarta Pusat, Kamis (28/10). Ia mempertanyakan komitmen Golkar untuk membangun koalisi dengan NasDem. "Golkar mau nggak?, kan belum tentu,"ucapnya. Untuk membangun koalisi NasDem dan Golkar harus ada kesepakatan awal dan menyatukan pikiran. Paloh mengatakan, kesepakatan itu harus dibangun dengan pendekatan informal. "Ini enggak bisa diformalkan semata-mata, harus ada kesepakatan awal dan kesepakatan awal itu digagas dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat informal,"ujarnya. "Nah itu harus dimulai dari situ, menyatukan dulu pikiran, apa yang terbaik,"pungkas Surya. Diberitakan, Partai...

Jakarta - Partai Demokrat menanggapi PDIP soal Presiden terdahulu yang kerjanya hanya rapat tapi tidak pernah mengambil keputusan. Demokrat menilai, ucapan itu salah sasaran jika ditujukan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pernyataan Hasto tentang cara pengambilan keputusan presiden terdahulu sebelum Jokowi yang katanya kebanyakan rapat tapi tidak mengambil keputusan tentunya salah sasaran jika ditujukan ke Presiden RI ke-6 Pak SBY. Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY,"kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat pesan tertulis, Jumat (22/10). Kamhar lalu merujuk pada testimoni Jusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden SBY dan Wapres Presiden Jokowi. Di mana zaman SBY lebih ringkas, terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. "Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali. Wajar saja jika kepemimpinan Pak ...

Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap hajatan Pilpres 2024 digiring hanya pada dua poros semata, yaitu PDIP bersama Gerindra, serta poros Golkar. Menurut dia, bisa hadir poros baru di Pilpres 2024. Salah satunya, PPP jika bersama NasDem dan PAN, sudah cukup mengusung calon presiden. Terlebih jika nanti PKS dan Demokrat juga ingin bersatu. "NasDem, PAN, PPP, sama dengan 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS,"kata pria yang akrab disapa Awiek lewat pesan, Selasa (12/10/2021). Dia menuturkan, PPP pun sejauh ini belum memikirikan Pilpres 2024, tapi fokus pada konsolidasi interior. Karena itu, jika Gerindra dan Golkar sudah mengeluarkan nama seperti Prabowo Subianto serta Airlangga Hartarto hal yang sah saja. "Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi,"kata Awek. Pilpres Masih Lama Awiek tidak berbicara lebih jauh be...

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara terbuka menyatakan minatnya bergabung ke parpol dan maju di Pemilu 2024. Pengamat Politik dari LIPI mengatakan, Aisah Putri Budiatri menyatakan pernyataan siap maju Pilpres meruapakan salah satu strategi pria yang kerap disapa Kang Emil itu. "RK (Ridwan Kamil) termasuk bakal calon yang sejak awal terbuka siap untuk maju di 2024 dan tentunya ia memiliki strategi politik untuk mewujudkan hal itu. Salah satu kunci yang ia sadari penting untuk jalannya ke 2024 adalah partai politik,"kata Aisah saat dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021). Menurut Aisah, Emil menyadari dia bukanlah politikus parpol mana word play here. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pendekatan ke parpol-parpol. "Karena RK sadar ia bukan politisi yang berakar di partai, padahal menjadi bagian formal dari partai adalah penting untuk menarik dukungan penuh pada 2024 nanti. Apalagi partai menjadi satu-satunya kendaraan politik dalam pemilu, dan kompet...

Jakarta - Partai Golkar memutuskan Lodewijk F Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin untuk menempati jabatan Wakil Ketua Bidang Polhukam DPR RI. Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (29/9/2021). Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah menerima nama pengganti Azis Syamsuddin di posisi Wakil Ketua DPR. Menurut Puan, DPR akan melanjutkan mekanisme pergantian pimpinan DPR melalui rapat paripurna yang digelar Kamis besok 30 September 2021. Paripurna digelar untuk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR. "Dengan disetujui dan disepakatinya pergantian pimpinan DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam yang mewakili unsur Partai Golkar, maka dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian Wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar,"kata Puan pada wartawan, Rabu (29/9/2021). Adapun Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus dipilih Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Azis Syamsudd...

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan tujuh calon Hakim Agung yang namanya telah disodorkan Komisi III DPR RI. Pengesahan dilakukan usai semua hadirin dalam rapat paripurna menyetujui ketujuh nama tersebut. "Perkenanan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi DPR RI terhadap uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 itu dapat disetujui?"tanya Dasco kepada anggota dewan yang hadir di Parlemen dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/9/2021). "Setuju,"jawab para peserta rapat diikuti bunyi palu sidang Dasco. Usai disetujui DPR, ketujuh calon hakim agung ini kemudian akan ditetapkan jabatannya oleh presiden sesuai Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuh Nama Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung tersebut. Mereka mendengarkan jawaban dari para kandidat hingga keluarlah tujuh nama calon tersebut...

Jakarta - Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menjelaskan alasan hari pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari Rabu dan bukan yang lainnya. Menurut dia, ini demi mendorong orang pergi ke TPS dan tak memilih untuk liburan saat Pemilu 2024. "( Rabu) diharapkan pemilih terdorong datang ke TPS dan tidak memilih pergi liburan,"kata Pramono dalam webinar daring, Selasa (14/9/2021). Dia menjelaskan, apabila pemungutan suara Senin atau Jumat, maka hari libur akan menjadi lebih panjang. "Diletakkan di tengah-tengah menghindari orang tidak punya dorong malah pergi berlibur,"jelas Pramono.   Hindari Bulan Puasa Selain itu, KPU juga menghindari hari pemungutan suara dilangsungkan saat bulan puasa. Hal itu yang membuat usulan hari pemungutan suara pada 21 Februari 2024, bukan Maret di mana sudah memasuki bulan puasa. "Bulan puasa akan menimbulkan kelelahan yang lebih berat secara psikologis juga. Jadi ini dampak psikologis yang kita harapkan kenapa kit...