gemsclothesmarket

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan. Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021). Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas. ...

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi. "Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi,"katanya, Rabu (16/12). Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini. "Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak di...

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah...

Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) TIDAR Jawa Barat pada Jumat (3/12/2021). Dalam sambutannya, Muzani meminta seluruh elemen Gerindra mulai dari pengurus pusat hingga daerah, termasuk sayap partai untuk terus konsisten berjuang demi rakyat Jawa Barat. Sehingga, kata Muzanu, Provinsi Jawa Barat tetap menjadi basis kekuatan Gerindra pada Pemilu 2024 . "Jawa Barat adalah kandang Prabowo. Jawa Barat adalah kandang Gerindra. Maka predikat ini harus dipertahankan pada Pemilu 2024. Caranya dengan terus berjuang demi rakyat Jawa Barat yang lebih baik. Kita harus terus meyakinkan rakyat Jabar bahwa Gerindra adalah pilihan tepat dan Prabowo presiden untuk 2024,"kata Muzani dalam sambutannya. "Karena itu yang diperlukan sebuah partai politik untuk mempertahankan itu adalah konsistensi dengan tujuan yang mulia dan tulus. Serta tidak ada pembelokan di tengah jalan. Pembelokan ini yang kadang-kadang membuat kita sering ny...