gemsclothesmarket

Jakarta -  Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku diminta tidak menghadiri pemanggilan Polres Bandara Soekarno Hatta terkait kasus ribut dengan perempuan yang mengaku anak jenderal. Arteria diminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak menghadiri pemanggilan karena terbentur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). alam pasal 245, pemanggilan anggota dewan terkait kasus hukum harus melalui pertimbangan MKD dan izin presiden. Arteria mengaku sedianya siap untuk memenuhi pemanggilan polisi. "Seperti yang saya katakan prinsipnya saya siap hadir, tapi tadi saya sudah diituin (diingatkan) pimpinan MKD tetap mengatakan dan melarang kami hadir," ujar Arteria di DPR RI, Rabu (24/11). Ia mengaku pagi ini sudah menuju Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun, karena diingatkan Wakil Ketua MKD Habiburokhman, Arteria yang sudah sampai kawasan Pluit, Jakarta Utara, langsung Pluit. "Makanya saya udah sampai Pluit saya balik," kata Arteria. Arteria word play here memi...

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menepis kabar soal Prananda Paloh bakal mengisi salah satu pos menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. "Ah mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle? Tanya presiden, jangan tanya saya,"ujar Johnny saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menurutnya, NasDem fokus bantu pemerintahan Jokowi menangani Covid-19. Soal reshuffle kabinet dia enggan menjawab apakah NasDem mengusulkan seseorang menjadi menteri. "Itu urusannya Presiden, kita kalau reshuffle itu kewenangan Presiden, kita NasDem bantu Presiden nangani covid-19,"ucapnya. Selain itu, merespons soal kabar Hadi Tjahjanto yang akan mengisi kursi menteri usai pensiun dari Panglima TNI. Dia menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang berhak memutuskan soal reshuffle. "Itu kewenangan Presiden, Pak Hadi kan udah di kabinet jadi panglima, kewenangannya Presiden, karena Bapak Presiden...

Solo -  Koordinator Nasional Ganjarist, relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden siap menawarkan Gubernur Jawa Tengah itu kepada partai lain sebagai calon presiden. Apabila PDI Perjuangan tidak akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden 2024 . Salah satu partai yang melirik politisi PDIP itu adalah Partai Golkar. Ganjar diwacanakan akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Menanggapi isu tersebut, Ganjar menekankan bahwa calon presiden (Capres) urusan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Dipasang-pasangke opo. Halah halah, urusan capres urusane Bu Mega," kata Ganjar di sela melihat pameran lukisan di kediaman Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (12/11). Ganjar mengatakan sebagai kader partai, dia akan mengikuti keputusan Megawati. "Lha ya urusannya itu, ikut, kan kader," tegasnya. Saat disinggung adanya pendekatan yang dilakukan Partai Golkar, Ganjar juga membantah. Termasuk declaration dari petinggi Golkar y...

Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki kekayaan yang fantastis. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Juni 2021, kekayaan Andika mencapai Rp179.996.172.018. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya tidak akan berurusan dengan kekayaan Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Politikus PPP ini yakin Jokowi sudah mengetahui mengenai harta kekayaan Andika dari KPK maupun PPATK. "Kalau soal harta kekayaan kan itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari baik KPK maupun PPATK,"ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/11). Tamliha menuturkan, wajar saja Andika memiliki harta hingga Rp179 milliar, Apalagi Andika merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (CONTAINER) Abdullah Mahmud Hendropriyono atau dikenal AM Hendropriyono. "Wajar saja, dia kan menantunya orang kaya,"kat...

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi ajakan Partai Golkar untuk membentuk koalisi alumni partai beringin. Sebagai teman, Paloh mengatakan, akan duduk bersama dengan Golkar untuk membahas rencana koalisi. "Nanti ini kita lihat, nanti kita coba bisik-bisik dulu lah. Kita duduk, saya bisa duduk secara pertemanan,"ujar Paloh di Jakarta Pusat, Kamis (28/10). Ia mempertanyakan komitmen Golkar untuk membangun koalisi dengan NasDem. "Golkar mau nggak?, kan belum tentu,"ucapnya. Untuk membangun koalisi NasDem dan Golkar harus ada kesepakatan awal dan menyatukan pikiran. Paloh mengatakan, kesepakatan itu harus dibangun dengan pendekatan informal. "Ini enggak bisa diformalkan semata-mata, harus ada kesepakatan awal dan kesepakatan awal itu digagas dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat informal,"ujarnya. "Nah itu harus dimulai dari situ, menyatukan dulu pikiran, apa yang terbaik,"pungkas Surya. Diberitakan, Partai...

Jakarta - Partai Demokrat menanggapi PDIP soal Presiden terdahulu yang kerjanya hanya rapat tapi tidak pernah mengambil keputusan. Demokrat menilai, ucapan itu salah sasaran jika ditujukan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pernyataan Hasto tentang cara pengambilan keputusan presiden terdahulu sebelum Jokowi yang katanya kebanyakan rapat tapi tidak mengambil keputusan tentunya salah sasaran jika ditujukan ke Presiden RI ke-6 Pak SBY. Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY,"kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat pesan tertulis, Jumat (22/10). Kamhar lalu merujuk pada testimoni Jusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden SBY dan Wapres Presiden Jokowi. Di mana zaman SBY lebih ringkas, terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. "Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali. Wajar saja jika kepemimpinan Pak ...

Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap hajatan Pilpres 2024 digiring hanya pada dua poros semata, yaitu PDIP bersama Gerindra, serta poros Golkar. Menurut dia, bisa hadir poros baru di Pilpres 2024. Salah satunya, PPP jika bersama NasDem dan PAN, sudah cukup mengusung calon presiden. Terlebih jika nanti PKS dan Demokrat juga ingin bersatu. "NasDem, PAN, PPP, sama dengan 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS,"kata pria yang akrab disapa Awiek lewat pesan, Selasa (12/10/2021). Dia menuturkan, PPP pun sejauh ini belum memikirikan Pilpres 2024, tapi fokus pada konsolidasi interior. Karena itu, jika Gerindra dan Golkar sudah mengeluarkan nama seperti Prabowo Subianto serta Airlangga Hartarto hal yang sah saja. "Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi,"kata Awek. Pilpres Masih Lama Awiek tidak berbicara lebih jauh be...