PKB: Masalah Jatah Kursi Menteri Itu Tergantung Kedua Belah Pihak Antara PAN Dan Jokowi

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) telah bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Kelanjutan setelah berkoalisi, PAN dinilai bakal mendapatkan jatah sebagai konsekuensi berkoalisi. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan hanya Presiden Joko Widodo dan PAN saja yang tahu apa kesepakatan dua belah pihak. Mereka berdua yang menentukan pembagian jabatan.

"Soal kesepakatan PAN dengan pak Jokowi tentu mereka yang menentukan. Jadi apapun hasil kesepakatan mereka itu sangat menentukan,"ujar Karding melalui pesan singkat, Jumat (27/8). Karding menilai, jatah yang diberikan bisa menteri, wakil menteri, atau kompensasi lain.

"Jadi apapun juga termasuk di dalamnya apakah menteri, atau wamen atau mungkin kompensasi-kompensasi lain sebagai konsekuensi dia bergabung ke koalisi. Jadi kita tunggu saja,"ujar Karding.

Sebelumnya, PAN telah bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. PAN hadir saat pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai pendukungnya. Namun, sejumlah pimpinan koalisi pemerintah membantah pertemuan tersebut juga membahas pembagian jatah bagi PAN.

"Ini terlalu dini, belum tentu. Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin. Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru (PAN),"kata Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sempat di Isukan Bersitegang Terkait Pilpres, Nama Ganjar-Puan Kini Mencuat Dipasangkan? Berikut Alasannya

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan. Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021). Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas. ...
Baca selengkapnya

Perludem: Jika Presidential Threshold Tinggi Maka Koalisi Tidak Akan Berjalan Alamiah Dan Tidak Ada Kesamaan Ideologi

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi. "Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi,"katanya, Rabu (16/12). Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini. "Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak di...
Baca selengkapnya

Tujuh Nama Calon Hakim Agung Yang Sudah di Sahkan Oleh DPR

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan tujuh calon Hakim Agung yang namanya telah disodorkan Komisi III DPR RI. Pengesahan dilakukan usai semua hadirin dalam rapat paripurna menyetujui ketujuh nama tersebut. "Perkenanan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi DPR RI terhadap uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 itu dapat disetujui?"tanya Dasco kepada anggota dewan yang hadir di Parlemen dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/9/2021). "Setuju,"jawab para peserta rapat diikuti bunyi palu sidang Dasco. Usai disetujui DPR, ketujuh calon hakim agung ini kemudian akan ditetapkan jabatannya oleh presiden sesuai Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuh Nama Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung tersebut. Mereka mendengarkan jawaban dari para kandidat hingga keluarlah tujuh nama calon tersebut...
Baca selengkapnya