PKB meminta Mendikbudristek Mencabut Aturan Penghentian Dana BOS Untuk Sekolah Dengan Siswa Dibawah 60 Orang

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mencabut aturan penghentian penyaluran dana BOS kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 selama tiga tahun berturut-turut.

Diketahui, Kemendikbudristek yang enggan mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Routine bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60. Adapun itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler.

"Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,"kata dia, Selasa (7/9/2021).

Selain itu, para master honorer di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini banyak digaji dari dana BOS juga terancam tidak bisa mendapatkan gaji karena keterbatasan finansial sekolah.

"Tindakan ini juga melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945,"kata Wakil Ketua DPR ini.

Karena itu, dia meminta agar Nadiem mencabut aturan tersebut. "Meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan mencabut aturan tersebut yang membatasi sekolah penerima BOS berdasarkan jumlah siswa di sekolah,"tutur Cak Imin.

Lakukan Evaluasi

Cak Imin mendorong Kemendibudristek untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan aturan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS yang juga diterapkan pada 2020 dan 2019.

"Hal ini untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan aturan tersebut dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui penggabungan sekolah-sekolah yang peserta didiknya sedikit, khususnya di daerah-daerah 3T,"kata dia.

Selain itu, Cak Imin juga meminta Kemendikbudristek untuk mencari solusi dan pendekatan lain yang tepat dalam membenahi kualitas pendidikan di Indonesia. "Agar seluruh satuan pendidikan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang layak, namun dengan tidak mengorbankan dan tetap memprioritaskan hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan,"kata dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Viral Striker Asal Israel Edit Bendera Palestina yang di Bawa Pemain Leicester Saat Final Piala FA

Eindhoven -  Pemain Leicester City membawa bendera Palestina di final Piala FA. Fotonya kemudian diedit oleh demonstrator asal Israel ini. Solidaritas mengalir untuk Palestina dari dunia sepakbola. Salah satunya muncul akhir pekan kemarin. Di pertandingan last Piala FA, yang pertemukan Chelsea vs Leicester City di Stadion Wembley, Sabtu (15/5/2021), terlihat bendera Palestina terbentang. Usai Leicester menang 1-0, dua pemainnya menyatakan sikapnya atas apa yang terjadi di Yerusalem. Hamza Choudhury terlihat membawa bendera Palestina masuk ke lapangan, usai laga tuntas. Ia mengajak rekannya, Wesley Fofana, membentangkan bersama dengan trofi Piala FA di Stadion Wembley. Momen itu menjadi viral di media sosial. Kemudian, foto Choudhury dan Fofana menentang bendera Palestina, rupanya direspons pemain Israel. Eran Zahavi, penyerang PSV Eindhoven, mengeditnya jadi bendera Israel. Lewat unggahan Instastory-nya di akun @eranzavani, Zahavi memperlihatkan foto dua pemain Leicester City jadi mene
Baca selengkapnya

Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah
Baca selengkapnya

Partai PDIP Gelar Konsolidasi Kepala Daerah Soal Penanganan Pandemi-Pencegahan Korupsi

Jakarta -  PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022. "Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan. Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2). Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan. Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19. &q
Baca selengkapnya