Postingan

Partai PDIP Gelar Konsolidasi Kepala Daerah Soal Penanganan Pandemi-Pencegahan Korupsi

Jakarta -  PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022. "Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan. Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2). Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan. Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19. &q
Posting Komentar
Baca selengkapnya

DPR Agendakan Raker Dengan Mendagri Dan Penyelanggara Pemilu Untuk Bahas Tanggal Pemilu 2024

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya segera mengagendakan rapat kerja dengan Mendagri dan penyelenggara Pemilu untuk mengambil keputusan tanggal pencoblosan Pemilu 2024. Rencananya akan digelar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2022. Doli menuturkan, KPU tengah melaksanakan rapat kerja hingga 18 Januari mendatang. Untuk itu, KPU meminta rapat membahas jadwal Pemilu digelar setelah 18 Januari. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masih ada program di luar Jakarta. "Mungkin ya (rapat kerja digelar) minggu ketiga minggu keempat di bulan ini,"ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Doli sudah mendengar KPU dan Mendagri sudah memiliki kesepakatan terkait kapan Pemilu akan digelar. Namun, DPR akan memastikan dalam rapat kerja mendatang. "Dengar-dengarnya begitu makanya nanti kita pastikan di rapat kerja,"ujar dia. Sebelumnya pemerintah dan KPU beda pendapat terkait tanggal penyelengg
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sempat di Isukan Bersitegang Terkait Pilpres, Nama Ganjar-Puan Kini Mencuat Dipasangkan? Berikut Alasannya

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan. Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021). Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas. &quo
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perludem: Jika Presidential Threshold Tinggi Maka Koalisi Tidak Akan Berjalan Alamiah Dan Tidak Ada Kesamaan Ideologi

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi. "Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi,"katanya, Rabu (16/12). Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini. "Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak di
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ketua MPR RI: Kajian Soal Amandemen UUD 1945 Diharapkan Rampung Pada April 2022

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sekjen Gerindra Berharap Jika Jawa Barat Tetap Menjadi Basis Kekuatan Gerindra Pada Pemilu 2024

Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) TIDAR Jawa Barat pada Jumat (3/12/2021). Dalam sambutannya, Muzani meminta seluruh elemen Gerindra mulai dari pengurus pusat hingga daerah, termasuk sayap partai untuk terus konsisten berjuang demi rakyat Jawa Barat. Sehingga, kata Muzanu, Provinsi Jawa Barat tetap menjadi basis kekuatan Gerindra pada Pemilu 2024 . "Jawa Barat adalah kandang Prabowo. Jawa Barat adalah kandang Gerindra. Maka predikat ini harus dipertahankan pada Pemilu 2024. Caranya dengan terus berjuang demi rakyat Jawa Barat yang lebih baik. Kita harus terus meyakinkan rakyat Jabar bahwa Gerindra adalah pilihan tepat dan Prabowo presiden untuk 2024,"kata Muzani dalam sambutannya. "Karena itu yang diperlukan sebuah partai politik untuk mempertahankan itu adalah konsistensi dengan tujuan yang mulia dan tulus. Serta tidak ada pembelokan di tengah jalan. Pembelokan ini yang kadang-kadang membuat kita sering ny
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Komisi X DPR Sebut Jika Kebijakan Nadiem Tak Berpihak Pada Guru Honorer

Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menilai, sikap pemerintah terhadap permasalahan guru honorer terlihat netral. Dia tidak melihat ada sikap mengafirmasi atau berpihak kepada keberadaan guru honorer. "Saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita,"katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11). Dia melihat hal tersebut dari kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang berlindung dari narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas. Sehingga regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer. "Itu saya rasakan betul dari kebijakan mas Nadiem. Sering kali mas Nadiem dengan di balik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas,"ujarnya. "Resikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer terlebih-lebih misalnya
Posting Komentar
Baca selengkapnya