gemsclothesmarket

Jakarta -  PDI Perjuangan melakukan konsolidasi terhadap kepala daerah yang mereka usung. Konsolidasi dan pembekalan kepala daerah itu digelar dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dan dua akan dilaksanakan pada Kamis-Jumat, 3-4 Februari 2022, dan Gelombang III pada 10 Maret 2022. "Berbagai materi disampaikan seperti penjabaran ideologi Pancasila dalam kebijakan politik, ekonomi dan kebudayaan. Juga sharing ideal methods keberhasilan para kepala daerah, dan berbagai aspek strategis terkait politik anggaran guna memperkuat perekonomian rakyat yang akan disampaikan oleh Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis (3/2). Pembekalan ini dimaksudkan agar para kepala daerah dari PDIP semakin menjalankan kepemimpinan ideologis atas dasar Pancasila dan mengejar prestasi memperkuat semangat kerakyatan. Salah satu dibahas adalah berbagai pengalaman mengatasi pandemi Covid-19. ...

Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya segera mengagendakan rapat kerja dengan Mendagri dan penyelenggara Pemilu untuk mengambil keputusan tanggal pencoblosan Pemilu 2024. Rencananya akan digelar pada pekan ketiga atau keempat Januari 2022. Doli menuturkan, KPU tengah melaksanakan rapat kerja hingga 18 Januari mendatang. Untuk itu, KPU meminta rapat membahas jadwal Pemilu digelar setelah 18 Januari. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian masih ada program di luar Jakarta. "Mungkin ya (rapat kerja digelar) minggu ketiga minggu keempat di bulan ini,"ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Doli sudah mendengar KPU dan Mendagri sudah memiliki kesepakatan terkait kapan Pemilu akan digelar. Namun, DPR akan memastikan dalam rapat kerja mendatang. "Dengar-dengarnya begitu makanya nanti kita pastikan di rapat kerja,"ujar dia. Sebelumnya pemerintah dan KPU beda pendapat terkait tanggal penyelengg...

Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat diisukan bersitegang untuk Pilpres 2024 di internal PDI Perjuangan, kini malah mencuat untuk dipasangkan. Hal itu disampaikan lewat konsolidasi sejumlah elemen masyarakat bernama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Front Ganjar-Puan. Menurut Ketua Dewan Pembina Front Ganjar Puan, Mochtar Mohamad, keduanya memiliki peluang kemenangan yang besar bila maju secara berpasangan. "Ini untuk menciptakan hatrick di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024,"kata Mochtar dalam keterangan diterima, Senin (20/12/2021). Bukan sekadar memasangkan, menurut dia, ada sejumlah indikator dan alasan untuk mengukur potensi keistimewaan duet Ganjar-Puan di kancah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2024. Pertama, dalam ambang batas Presidensial threshold, hanya PDI Perjuangan yang mampu mengusung pasangan Presiden dan calon presiden sendiri. Memasangkan Ganjar dan Puan diyakini memiliki efek ekor jas. ...

Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika berpendapat, potensi transaksional dalam pembentukan koalisi partai politik akan semakin besar jika presidential threshold semakin tinggi. Koalisi juga berjalan tidak alamiah dan tidak berdasarkan kesamaan ideologi. "Makin besar syarat raihan kursi untuk pencalonan, maka potensi transaksional dalam pembentukan koalisi juga makin besar. Partai dipaksa berkoalisi hanya untuk memenuhi aturan. Koalisinya berjalan tidak alamiah, tidak berdasarkan kesamaan ideologi,"katanya, Rabu (16/12). Menurutnya, desain pemilu Indonesia adalah serentak antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif atau pilpres. Maka, presidential threshold tidak relevan lagi dalam desain keserentakan ini. "Dalam sistem presidensial justru tidak dikenal syarat raihan kursi untuk pencalonan presiden. Kita bisa lihat negara-negara presidensial seperti Amerika, Brasil, dan negara-negara amerika latin. Tidak di...

Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan bahwa kajian soal amandemen UUD 1945 diharapkan rampung pada April 2022 mendatang. Hasil kajian ini nantinya akan diserahkan pula pada masing-masing pimpinan partai politik. "Amandemen masih berjalan sebagaimana hasil rapat pimpinan kemarin. Kita berharap badan kajian MPR dan K3 (atau) Komisi Kajian Konstitusi bisa menghasilkannya pada bulan April mendatang. Sehingga bisa kita sampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik untuk mengambil keputusan apakah nanti bentuknya PPHN itu pokok-pokok haluan negara itu cukup dengan undang-undang atau melalui Tap MPR,"ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/12/2021). Bamsoet memastikan bahwa dalam proses amandemen tak akan membahas masa jabatan presiden. Dia hanya bilang bahwa kesepakatan bersama hanya akan menambah Pasal 3 dan 23 UUD 1945. "Kesepakatan sementara di Badan Kajian ada DPRD juga ikut dalam Badan Kajian dan K3 itu adalah...

Jakarta - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) TIDAR Jawa Barat pada Jumat (3/12/2021). Dalam sambutannya, Muzani meminta seluruh elemen Gerindra mulai dari pengurus pusat hingga daerah, termasuk sayap partai untuk terus konsisten berjuang demi rakyat Jawa Barat. Sehingga, kata Muzanu, Provinsi Jawa Barat tetap menjadi basis kekuatan Gerindra pada Pemilu 2024 . "Jawa Barat adalah kandang Prabowo. Jawa Barat adalah kandang Gerindra. Maka predikat ini harus dipertahankan pada Pemilu 2024. Caranya dengan terus berjuang demi rakyat Jawa Barat yang lebih baik. Kita harus terus meyakinkan rakyat Jabar bahwa Gerindra adalah pilihan tepat dan Prabowo presiden untuk 2024,"kata Muzani dalam sambutannya. "Karena itu yang diperlukan sebuah partai politik untuk mempertahankan itu adalah konsistensi dengan tujuan yang mulia dan tulus. Serta tidak ada pembelokan di tengah jalan. Pembelokan ini yang kadang-kadang membuat kita sering ny...

Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda menilai, sikap pemerintah terhadap permasalahan guru honorer terlihat netral. Dia tidak melihat ada sikap mengafirmasi atau berpihak kepada keberadaan guru honorer. "Saya merasa pemerintah sikapnya masih netral ya tidak berpihak dan tidak mengafirmasi secara sungguh-sungguh keberadaan guru-guru kita,"katanya dalam diskusi daring, Sabtu (27/11). Dia melihat hal tersebut dari kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang berlindung dari narasi guru-guru saat ini tidak berkualitas. Sehingga regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer. "Itu saya rasakan betul dari kebijakan mas Nadiem. Sering kali mas Nadiem dengan di balik narasi hari ini butuh guru yang berkualitas dan seterusnya seolah-olah guru yang existing tidak berkualitas,"ujarnya. "Resikonya seluruh regulasi dan kebijakan relatif tidak berpihak kepada guru honorer terlebih-lebih misalnya ...

Jakarta -  Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengaku diminta tidak menghadiri pemanggilan Polres Bandara Soekarno Hatta terkait kasus ribut dengan perempuan yang mengaku anak jenderal. Arteria diminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak menghadiri pemanggilan karena terbentur UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). alam pasal 245, pemanggilan anggota dewan terkait kasus hukum harus melalui pertimbangan MKD dan izin presiden. Arteria mengaku sedianya siap untuk memenuhi pemanggilan polisi. "Seperti yang saya katakan prinsipnya saya siap hadir, tapi tadi saya sudah diituin (diingatkan) pimpinan MKD tetap mengatakan dan melarang kami hadir," ujar Arteria di DPR RI, Rabu (24/11). Ia mengaku pagi ini sudah menuju Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun, karena diingatkan Wakil Ketua MKD Habiburokhman, Arteria yang sudah sampai kawasan Pluit, Jakarta Utara, langsung Pluit. "Makanya saya udah sampai Pluit saya balik," kata Arteria. Arteria word play here memi...

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menepis kabar soal Prananda Paloh bakal mengisi salah satu pos menteri jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet. "Ah mikirin reshuffle, untuk apa reshuffle? Tanya presiden, jangan tanya saya,"ujar Johnny saat ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/11/2021). Menurutnya, NasDem fokus bantu pemerintahan Jokowi menangani Covid-19. Soal reshuffle kabinet dia enggan menjawab apakah NasDem mengusulkan seseorang menjadi menteri. "Itu urusannya Presiden, kita kalau reshuffle itu kewenangan Presiden, kita NasDem bantu Presiden nangani covid-19,"ucapnya. Selain itu, merespons soal kabar Hadi Tjahjanto yang akan mengisi kursi menteri usai pensiun dari Panglima TNI. Dia menegaskan, hanya Presiden Jokowi yang berhak memutuskan soal reshuffle. "Itu kewenangan Presiden, Pak Hadi kan udah di kabinet jadi panglima, kewenangannya Presiden, karena Bapak Presiden...

Solo -  Koordinator Nasional Ganjarist, relawan pendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden siap menawarkan Gubernur Jawa Tengah itu kepada partai lain sebagai calon presiden. Apabila PDI Perjuangan tidak akan mengusung Ganjar sebagai calon presiden 2024 . Salah satu partai yang melirik politisi PDIP itu adalah Partai Golkar. Ganjar diwacanakan akan dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Menanggapi isu tersebut, Ganjar menekankan bahwa calon presiden (Capres) urusan Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Dipasang-pasangke opo. Halah halah, urusan capres urusane Bu Mega," kata Ganjar di sela melihat pameran lukisan di kediaman Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, Jumat (12/11). Ganjar mengatakan sebagai kader partai, dia akan mengikuti keputusan Megawati. "Lha ya urusannya itu, ikut, kan kader," tegasnya. Saat disinggung adanya pendekatan yang dilakukan Partai Golkar, Ganjar juga membantah. Termasuk declaration dari petinggi Golkar y...

Jakarta - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki kekayaan yang fantastis. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Juni 2021, kekayaan Andika mencapai Rp179.996.172.018. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan pihaknya tidak akan berurusan dengan kekayaan Andika Perkasa saat uji kelayakan dan kepatutan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo. Politikus PPP ini yakin Jokowi sudah mengetahui mengenai harta kekayaan Andika dari KPK maupun PPATK. "Kalau soal harta kekayaan kan itu urusan presiden, tentu presiden sudah tahu dari baik KPK maupun PPATK,"ujarnya kepada wartawan, Kamis (4/11). Tamliha menuturkan, wajar saja Andika memiliki harta hingga Rp179 milliar, Apalagi Andika merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (CONTAINER) Abdullah Mahmud Hendropriyono atau dikenal AM Hendropriyono. "Wajar saja, dia kan menantunya orang kaya,"kat...

Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi ajakan Partai Golkar untuk membentuk koalisi alumni partai beringin. Sebagai teman, Paloh mengatakan, akan duduk bersama dengan Golkar untuk membahas rencana koalisi. "Nanti ini kita lihat, nanti kita coba bisik-bisik dulu lah. Kita duduk, saya bisa duduk secara pertemanan,"ujar Paloh di Jakarta Pusat, Kamis (28/10). Ia mempertanyakan komitmen Golkar untuk membangun koalisi dengan NasDem. "Golkar mau nggak?, kan belum tentu,"ucapnya. Untuk membangun koalisi NasDem dan Golkar harus ada kesepakatan awal dan menyatukan pikiran. Paloh mengatakan, kesepakatan itu harus dibangun dengan pendekatan informal. "Ini enggak bisa diformalkan semata-mata, harus ada kesepakatan awal dan kesepakatan awal itu digagas dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat informal,"ujarnya. "Nah itu harus dimulai dari situ, menyatukan dulu pikiran, apa yang terbaik,"pungkas Surya. Diberitakan, Partai...

Jakarta - Partai Demokrat menanggapi PDIP soal Presiden terdahulu yang kerjanya hanya rapat tapi tidak pernah mengambil keputusan. Demokrat menilai, ucapan itu salah sasaran jika ditujukan kepada Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pernyataan Hasto tentang cara pengambilan keputusan presiden terdahulu sebelum Jokowi yang katanya kebanyakan rapat tapi tidak mengambil keputusan tentunya salah sasaran jika ditujukan ke Presiden RI ke-6 Pak SBY. Entahlah jika itu dimaksudkan kepada presiden terdahulu sebelum Pak SBY,"kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat pesan tertulis, Jumat (22/10). Kamhar lalu merujuk pada testimoni Jusuf Kalla yang pernah menjadi Wakil Presiden SBY dan Wapres Presiden Jokowi. Di mana zaman SBY lebih ringkas, terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. "Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa empat sampai lima kali. Wajar saja jika kepemimpinan Pak ...

Jakarta - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi berharap hajatan Pilpres 2024 digiring hanya pada dua poros semata, yaitu PDIP bersama Gerindra, serta poros Golkar. Menurut dia, bisa hadir poros baru di Pilpres 2024. Salah satunya, PPP jika bersama NasDem dan PAN, sudah cukup mengusung calon presiden. Terlebih jika nanti PKS dan Demokrat juga ingin bersatu. "NasDem, PAN, PPP, sama dengan 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS,"kata pria yang akrab disapa Awiek lewat pesan, Selasa (12/10/2021). Dia menuturkan, PPP pun sejauh ini belum memikirikan Pilpres 2024, tapi fokus pada konsolidasi interior. Karena itu, jika Gerindra dan Golkar sudah mengeluarkan nama seperti Prabowo Subianto serta Airlangga Hartarto hal yang sah saja. "Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi,"kata Awek. Pilpres Masih Lama Awiek tidak berbicara lebih jauh be...

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara terbuka menyatakan minatnya bergabung ke parpol dan maju di Pemilu 2024. Pengamat Politik dari LIPI mengatakan, Aisah Putri Budiatri menyatakan pernyataan siap maju Pilpres meruapakan salah satu strategi pria yang kerap disapa Kang Emil itu. "RK (Ridwan Kamil) termasuk bakal calon yang sejak awal terbuka siap untuk maju di 2024 dan tentunya ia memiliki strategi politik untuk mewujudkan hal itu. Salah satu kunci yang ia sadari penting untuk jalannya ke 2024 adalah partai politik,"kata Aisah saat dikonfirmasi, Rabu (6/10/2021). Menurut Aisah, Emil menyadari dia bukanlah politikus parpol mana word play here. Oleh karena itu dibutuhkan banyak pendekatan ke parpol-parpol. "Karena RK sadar ia bukan politisi yang berakar di partai, padahal menjadi bagian formal dari partai adalah penting untuk menarik dukungan penuh pada 2024 nanti. Apalagi partai menjadi satu-satunya kendaraan politik dalam pemilu, dan kompet...

Jakarta - Partai Golkar memutuskan Lodewijk F Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin untuk menempati jabatan Wakil Ketua Bidang Polhukam DPR RI. Surat permohonan nama pengganti Azis disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu (29/9/2021). Ketua DPR RI Puan Maharani pun telah menerima nama pengganti Azis Syamsuddin di posisi Wakil Ketua DPR. Menurut Puan, DPR akan melanjutkan mekanisme pergantian pimpinan DPR melalui rapat paripurna yang digelar Kamis besok 30 September 2021. Paripurna digelar untuk dimintai persetujuan seluruh anggota DPR. "Dengan disetujui dan disepakatinya pergantian pimpinan DPR RI atau Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam yang mewakili unsur Partai Golkar, maka dalam waktu yang tidak lama akan ada pergantian Wakil ketua DPR RI dari Partai Golkar,"kata Puan pada wartawan, Rabu (29/9/2021). Adapun Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F Paulus dipilih Golkar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Azis Syamsudd...

Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengesahkan tujuh calon Hakim Agung yang namanya telah disodorkan Komisi III DPR RI. Pengesahan dilakukan usai semua hadirin dalam rapat paripurna menyetujui ketujuh nama tersebut. "Perkenanan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil laporan Komisi DPR RI terhadap uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 itu dapat disetujui?"tanya Dasco kepada anggota dewan yang hadir di Parlemen dalam Rapat Paripurna, Selasa (21/9/2021). "Setuju,"jawab para peserta rapat diikuti bunyi palu sidang Dasco. Usai disetujui DPR, ketujuh calon hakim agung ini kemudian akan ditetapkan jabatannya oleh presiden sesuai Pasal 24A Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuh Nama Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan, komisinya telah melaksanakan uji kelayakan terhadap 11 calon Hakim Agung tersebut. Mereka mendengarkan jawaban dari para kandidat hingga keluarlah tujuh nama calon tersebut...

Jakarta - Komisioner KPU RI Pramono Ubaid menjelaskan alasan hari pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada hari Rabu dan bukan yang lainnya. Menurut dia, ini demi mendorong orang pergi ke TPS dan tak memilih untuk liburan saat Pemilu 2024. "( Rabu) diharapkan pemilih terdorong datang ke TPS dan tidak memilih pergi liburan,"kata Pramono dalam webinar daring, Selasa (14/9/2021). Dia menjelaskan, apabila pemungutan suara Senin atau Jumat, maka hari libur akan menjadi lebih panjang. "Diletakkan di tengah-tengah menghindari orang tidak punya dorong malah pergi berlibur,"jelas Pramono.   Hindari Bulan Puasa Selain itu, KPU juga menghindari hari pemungutan suara dilangsungkan saat bulan puasa. Hal itu yang membuat usulan hari pemungutan suara pada 21 Februari 2024, bukan Maret di mana sudah memasuki bulan puasa. "Bulan puasa akan menimbulkan kelelahan yang lebih berat secara psikologis juga. Jadi ini dampak psikologis yang kita harapkan kenapa kit...

Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mencabut aturan penghentian penyaluran dana BOS kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 selama tiga tahun berturut-turut. Diketahui, Kemendikbudristek yang enggan mengucurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Routine bagi sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60. Adapun itu tertuang dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. "Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,"kata dia, Selasa (7/9/2021). Selain itu, para master honorer di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) yang selama ini banyak digaji dari dana BOS juga terancam tidak bisa mendapatkan gaji karen...

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini disampaikannya saat melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di dua lokasi di Provinsi Lampung. "Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami empat pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Serta pentingnya penguatan agar kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan keseharian kita,"kata dia dalam keterangannya, Rabu (1/9/2021). Menurut dia, dengan empat pilar, keberagaman dan toleransi untuk membina perdamaian bisa diwujudkan. "Kalau mau lihat bukti empat pilar kebangsaan diterapkan dan dijalankan dengan baik, itu ada di Lampung. Warga Lampung sangat terbuka,"tutur Sekjen Gerindra ini. Muzani menyampaikan pesan agar masyarakat Indonesia harus bercermin pada toleransi keberagaman yang tinggi antar masyarakat yang ad...